Pencarian  
adminwebTuesday, 09 April 2013 09:14 Karya Tulis

Transformasi Angkatan Darat Dibidang Personel Suatu Keharusan

 

Transformasi Angkatan Darat Dibidang Personel Suatu Keharusan

Oleh Brigjen TNI Jaswandi (Wadanjen Kopassus)

 

PENDAHULUAN.

Akhir-akhir ini, kita sering mendengar kata “Transformasi”, baik di media cetak maupun elektronik. Transformasi dapat diartikan sebagai proses mengubah bentuk atau mengubah dari suatu bentuk kebentuk lainnya. Dapat diartikan juga sebagai proses peralihan total dari suatu bentuk menjadi sosok baru yang dapat diartikan sebagai tahap akhir dari suatu proses perubahan secara berangsur-angsur, sehingga sampai tahap ultimate, perubahan dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses penggandaan secara berulang-ulang atau melipatgandakan.

            Perubahan dapat didorong oleh dua faktor yaitu “keinginan” dan “kebutuhan”. Perubahan yang didorong oleh kebutuhan merupakan suatu akibat dari perubahan lingkungan budaya, sosial, ekonomi dan politik yang menuntut segala sesuatu yang berada di sekitar lingkungan tersebut harus berubah. Perubahan yang kita bicarakan disini tentunya perubahan yang mengarah atau menuju kebaikan yang serba lebih dari kondisi sebelumnya menuju kedewasaan, konsisten, lebih introspeksi dan lain-lain. Begitu pula Angkatan Darat bagian dari lingkungan TNI, masyarakat, bangsa dan negara juga dunia memerlukan perubahan untuk menuju yang lebih baik dan maju seiring dengan kemajuan lingkungan, apalagi di era globalisasi saat ini. Suatu organisasi tentunya mempunyai sebuah tujuan yang hendak dicapai atau dapat dikatakan sebuah visi. Jika organisasi tersebut tidak dapat melaksanakan visinya dengan baik tentunya perlu diperbaiki.

 

MENGAPA ANGKATAN DARAT HARUS MELAKUKAN TRANSFORMASI?

            Di atas telah disinggung bahwa transformasi merupakan proses mengubah bentuk atau mengubah dari satu bentuk kebentuk lainnya atau dengan kata lain adalah melakukan perubahan. Pertanyaannya adalah mengapa Angkatan Darat harus melakukan perubahan atau transformasi? Apa yang harus diubah dari Angkatan Darat? Dalam konteks ini, Angkatan Darat memiliki kapasitas untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah daratan, sehingga dibutuhkan personel sebagai prajurit profesional dan Alutsista yang berkemampuan modern. Mengingat bahwa Alutsista Angkatan Darat sudah berumur tua yang artinya ketinggalan teknologi, maka perlu dilakukan transformasi Alutsista Angkatan Darat. Angkatan Darat harus berubah menjadi modern karena peran dan fungsinya menuntut kapasitas ini yang dihadapkan dengan semakin berkembangnya lingkungan strategis. Modern disini bukan berarti memodernisasi teknologi Alutsista Angkatan Darat yang sudah tua, namun mengganti teknologi Alutsista dengan generasi terbaru. Tidak ada yang dapat dimodernisasi dari teknologi yang sudah usang. Yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Angkatan Darat profesional hanyalah mentransformasi diri Angkatan Darat. Tidak ada pilihan lain bagi Angkatan Darat dalam menjalankan tugas dan kewajiban utamanya yang bersifat eksternal, menjaga kedaulatan NKRI secara efektif dan efisien, jika tidak melakukan transformasi kekuatan.

            Dengan transformasi kekuatan selain Alutsista, juga tidak kalah pentingnya yaitu diperlukan pula transformasi prajurit/personel menjadi inti organisasi TNI AD yang menggunakan atau mengawakinya. Hal ini wajar karena prajurit dan senjata ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kekuatan daya tempur prajurit bergantung pada persenjataan yang dimiliki. Sementara penggunaan persenjataan bergantung pada prajurit yang ada di belakangnya (man behind the gun). Transformasi Angkatan Darat menurut transformasi teknologi, doktrin, organisasi tentunya harus dimulai dari tranformasi prajurit atau dengan sebutan Sumber Daya Manusia, terutama level manajerial.

            Transformasi Angkatan Darat tidak semata berfokus pada perubahan paradigma, doktrin, strategi, teknologi dan sebagainya. Transformasi tersebut juga mengedepankan aspek personel, sebab personel merupakan kunci dari transformasi. Tanpa penyiapan personel yang sesuai dengan kebutuhan transformasi, maka transformasi Angkatan Darat tidak akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Transformasi Angkatan Darat salah satu pokoknya pada aspek personel. Substansi pada aspek personel adalah The man behind the gun dan The right man on the right place. Dari situ tergambar bahwa transformasi Angkatan Darat dibidang personel pada akhirnya ditujukan untuk memperkuat organisasi, sebab organisasi akan maju bila diawaki oleh personel yang hebat termasuk personel-personel yang hebat yang akan mengawaki Alutsista modern.

            Transformasi dibidang personel merupakan sebuah tantangan, sebab personel yang masuk kedalam Angkatan Darat berasal dari berbagai lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. Berikutnya adalah perubahan paradigma dalam organisasi Angkatan Darat sendiri. Dibutuhkan kesamaan cara pandang untuk menuju suatu Angkatan Darat yang diinginkan dalam suatu kerangka organisasi. Kesamaan cara pandang itu akan menentukan warna personel yang akan disiapkan untuk kebutuhan Angkatan Darat kedepan. Pembinaan personel bukanlah suatu yang stagnan, melainkan dinamis yang selalu berubah seiring perubahan bidang lain. Oleh sebab itu, semua pihak harus menyadari bahwa transformasi adalah suatu proses yang memerlukan waktu yang cukup  panjang. “Marilah kita belajar dari pengalaman negara-negara yang telah maju. Dalam proses transformasi selalu ada dinamika, pasang surut dan bahkan keadaan jatuh bangun dari sebuah kehidupan yang sedang melaksanakan transfromasi”. Sebuah transformasi dalam lingkup yang besar, dapat berpeluang diikuti oleh dampak sosiologis, antara lain ketidakstabilan, kegamangan, konflik dan perpecahan, namun transformasi merupakan sebuah proses upaya untuk menuju kebaikan.

 

Konsep Transformasi Angkatan Darat Dibidang Personel, yakni:

Penataan Jumlah dan Komposisi Personel yang Ideal dalam Mengawaki Organisasi (Right Sizing).

            Transformasi Angkatan Darat diawali dengan pembangunan kekuatan Angkatan Darat yang diarahkan agar dapat melaksanakan tugas pokoknya yaitu menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah darat dan menyelamatkan segenap Bangsa Indonesia, yang dalam pelaksanaannya diarahkan kepada tercapainya kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force), dengan sasaran tingkat kekuatan yang cukup mampu menjamin kepentingan strategis pertahanan aspek darat. Untuk dapat mewujudkan pembangunan kekuatan Angkatan Darat, maka perlu adanya dukungan anggaran dari pemerintah guna tercapainya pemantapan satuan yang diharapkan dengan memiliki daya tangkal yang mampu mengatasi setiap bentuk ancaman yang mungkin timbul dalam kurun waktu lebih kurang 5 sampai 20 tahun kedepan. Adapun pemenuhan kebutuhan Alutsista yang diharapkan secara bertahap dilaksanakan penggantian dan pengadaan senjata baru sesuai dengan perkembangan teknologi dan melaksanakan pembentukan satuan baru disetiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya wilayah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan konflik, pulau-pulau terluar serta seluruh wilayah sesuai dengan  luas wilayah dan ancaman yang mungkin timbul baik dari dalam maupun dari luar.

            Kondisi tingkat kemantapan Angkatan Darat saat ini masih jauh dari Minimum Essential Force. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari dukungan anggaran yang kurang bagi kebutuhan pembangunan kekuatan, kemampuan dan gelar satuan Angkatan Darat secara keseluruhan. Pembangunan kekuatan Angkatan Darat sesuai Minimum Essential Force adalah pembangunan satu tingkat dibawah kekuatan ideal, namun mampu untuk menangkal segala bentuk ancaman yang datang dari luar maupun dalam negeri. Berdasarkan kondisi saat ini, maka diperoleh suatu gambaran atau nilai tentang bagaimana pembangunan kekuatan Angkatan Darat sesuai standard Minimum Essential Force yaitu mampu operasional dan memiliki daya tangkal, dihadapkan dengan asumsi pelibatan TNI dan kontijensi yang paling mungkin.

            Sejalan dengan transformasi pembangunan kekuatan Alutsista, titik berat transformasi dibidang personel difokuskan untuk: Pertama, peningkatan kemampuan mobilitas dalam rangka Operasi Militer untuk Perang maupun Operasi Militer Selain Perang. Kedua, peningkatan kemampuan satuan tempur khususnya Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (striking force) tingkat pusat serta satuan kewilayahan. Ketiga, kesiapan pasukan (standby force) terutama untuk penanggulangan bencana alam serta untuk tugas-tugas misi perdamaian dunia dan keadaan darurat lainnya. Keempat, peningkatan kemampuan dan kekuatan bagi personel satuan Kostrad dan Kopassus. Kelima, personel Kodam sebagai kompartemen strategis harus memiliki daya tangkal yang kuat dengan meningkatkan kemampuan dan kekuatan sesuai luas wilayah yang dilindungi serta ancaman yang mungkin timbul.

            Di dalam kebijakan Minimum Essential Force (MEF), pembangunan kekuatan pokok minimum sasarannya adalah terwujudnya Postur Angkatan Darat yang dapat melaksanakan tugas pokok Angkatan Darat, dengan prioritas pembangunan kekuatan di daerah perbatasan, daerah rawan dan pulau terluar serta satuan-satuan yang akan diproyeksikan kepada kegiatan daerah tersebut.

            Mempertimbangkan kondisi tersebut, maka konsep Pembangunan Kekuatan Angkatan Darat untuk mencapai Minimum Essential Force menggunakan 2 parameter yang saling berkaitan yaitu Postur dan Evaluasi Kemantapan serta Kesiapsiagaan Operasional (EKKO). Penilaian terhadap kondisi postur antara lain adalah meliputi kekuatan personel disamping organisasi dan materiil, kemampuan dan gelar. Postur Angkatan Darat yang ideal adalah Angkatan Darat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan gelar yang mampu melaksanakan tugas pokoknya yaitu menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah darat dan menyelamatkan segenap Bangsa Indonesia. Dalam pelaksanaannya diarahkan pada tercapainya kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force), dengan sasaran tingkat kekuatan yang cukup mampu menjamin kepentingan strategis pertahanan aspek darat. Mengingat keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memberikan dukungan anggaran pertahanan, maka konsep pembangunan kekuatan Angkatan Darat dilaksanakan dengan skala prioritas untuk mencapai kemantapan satuan. Pembangunan kekuatan Angkatan Darat dilaksanakan atas dasar konsep pertahanan berbasis kemampuan (capabilities).

            Pelaksanaan pembangunan kekuatan diarahkan untuk tercapai postur TNI AD yang dituangkan dalam Renstra II (2010-2014), Renstra III (2015-2019) dan Renstra IV (2020-2024). Prioritas pelaksanaan pembangunan kekuatan khususnya personel diarahkan untuk memenuhi tugas pokok Angkatan Darat antara lain pemenuhan personel di daerah perbatasan, rawan konflik dan pulau terluar. Pembinaan kekuatan personel Renstra II, III dan IV diharapkan pada posisi zero growth sesuai dengan kebijakan Presiden RI tentang pembangunan kekuatan pokok minimum yang diprioritaskan untuk pengembangan Alutsista. Kebijakan Zero Growth of Personel (ZGP) dapat diartikan sebagai kebijakan tanpa penambahan personel pada tatanan organisasi Angkatan Darat, namun demikian hal tersebut bukan berarti stagnasi, sebab didalamnya justru terjadi berbagai perubahan menuju kepada peningkatan kemampuan, efektivitas dan efisiensi menuju manajemen modern. Pengawakan organisasi Angkatan darat disesuaikan dengan TOP/DSP yang telah diperbarui dengan bentuk yang lebih ramping, tetapi dengan kinerja yang sama atau bahkan meningkat. Dengan demikian jumlah kekuatan personel dari awal tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2029 diharapkan penambahan personel tidak signifikan, sehingga kekuatan personel tetap pada 316.198 orang untuk militer dan 42.005 orang untuk PNS. Kebijakan ZGP dimaksudkan sebagai upaya agar komposisi personel Angkatan Darat secara bertahap mengarah kepada rasio yang lebih besar pada satuan operasional (Satpur/Banpur/Satbanmin), dari pada instansi pendukungnya. Perbandingan komposisi personel yang diharapkan pada Minimum Essental Force antara satuan operasional dengan satuan pendukung adalah 60% : 40% sesuai yang tercantum dalam dokumen Postur Hanneg. Meskipun perbandingan saat ini antara satuan operasional dan satuan pendukung telah memenuhi Minimum Essential Force, namun dengan adanya pemisahan personel dan rencana pengembangan satuan, maka masih diperlukan penataan kembali personel secara bertahap dengan tetap mempertahankan kuantitas personel (minimal 80%). Perbandingan komposisi personel antara satuan operasional (Satops) dan pendukung operasional (Satdukops) saat ini adalah 217.473 : 90.483 atau sama dengan 70,62% : 29,38%. Jumlah personel tersebut bila dihadapkan kepada TOP dan DSP, maka pencapaian kuantitas telah mencapai tingkat 97,92%, namun kedepan masih perlu penataan kembali personel di lingkungan Angkatan Darat untuk memenuhi pembangunan dan pemantapan satuan baru.

            Tuntutan Minimum Essential Force adalah pada strata mantap-II/siap operasi, yaitu utamanya adalah kuantitas dan kualitas personel disamping materiil, latihan, fasilitas/pangkalan dan peranti lunak mencapai 80-89% (mantap-I/siaga operasi :90-100%, mantap-II/siap operasi: 80-89%, mantap-III/siap tugas: 60-79% dan mantap-IV/tidak siap tugas : 50-59%). Dengan adanya tuntutan kesiapan Angkatan Darat dalam melaksanakan tugas pokoknya di wilayah daratan, maka perlu adanya penyempurnaan kebutuhan pokok minimum (Minimum Essential Force) Angkatan Darat terutama personel, sehingga dapat memberikan daya tangkal yang lebih optimal dalam menghadapi setiap ancaman dan kemungkinan kontijensi di wilayah NKRI.

 

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN PERSONEL.

            Dalam rangka peningkatan profesionalisme, pembinaan personel dilaksanakan melalui peningkatan SDM dimulai dari penerimaan calon prajurit sampai dengan peningkatan keterampilan. Pada kegiatan penerimaan prajurit diterapkan kenaikan standard nilai akademik, kesamaptaan jasmani, kesehatan dan psikologi. Dengan memiliki sumber yang baik maka profesionalisme akan mudah didapat dan ditingkatkan. Bagi prajurit yang sudah aktif, peningkatan profesionalnya dilaksanakan dengan cara memberikan pembekalan ketrampilan, pendidikan, latihan, kursus/ penataran dan penugasan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan prajurit terus berupaya memenuhi kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan moril melalui upaya memberdayakan primer-primer koperasi yang dikelola secara baik, pemberian tunjangan kinerja, pemberian Tunsus dan tanda jasa bagi prajurit yang bertugas di pulau terluar dan daerah perbatasan. Dibidang perumahan, Angkatan Darat bekerja sama dengan Kemenpera dalam pembangunan Rumah Susun Sejahtera Sistem Sewa (Rusunawa) bagi prajurit, PNS, warakawuri dan janda/duda PNS yang sangat membantu prajurit untuk mendapatkan tempat tinggal secara murah, membuat perumahan sistem swakelola. Pengadaan perumahan nondinas melalui program KPR swakelola TWP bagi personel Angkatan Darat.

            Sejalan dengan program Reformasi Birokrasi Angkatan Darat yang dituangkan dalam program Penataan Sistem Manajemen Personel Angkatan Darat ditetapkan adanya delapan (8) Sub Program yang meliputi penataan sistem rekrutmen personel secara on line, analisa jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standard kompetensi jabatan, assesment individu, membangun/memperkuat database personel dan pengembangan pendidikan dan pelatihan personel berbasis kompetensi. Keberhasilan penataan sistem manajemen personel diukur berdasarkan penilaian pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan dalam periode tertentu dari aspek input, proses, output dan outcome yang telah ditetapkan sebelumnya.

            Melalui kedelapan sub program reformasi birokrasi di atas merupakan juga wujud pengelolaan dan pembinaan terhadap personel Angkatan Darat yang berkualitas yang dimulai dari rekruitmen, pembinaan karier, pendidikan dan penyediaan data yang integratif secara transparan, akuntabel dan terukur sesuai pola Binkar Angkatan Darat, termasuk melaksanakan penilaian dan perhitungan beban kerja unit organisasi dan jabatan/individu untuk menentukan pengawakan organisasi, sehingga dapat terwujud organisasi yang ideal (right sizing). Hal ini sesuai dengan area perubahan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi TNI berdasarkan kebijakan pemerintah yang diterbitkan oleh Kementerian Penertiban Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

            Guna merealisasikan kebijakan Penataan Sistem Manajemen Personel di lingkungan Angkatan Darat, telah dibuat Road Map sebagai arah dan pedoman untuk mengatur pelaksanaan Penataan Sistem Manajemen Personel di lingkungan Angkatan Darat yang implementatif dan akomodatif sesuai karakteristik Angkatan Darat yang bermuara pada terwujudnya postur Angkatan Darat yang profesional, efektif, efiesien dan modern guna mengoptimalkan pelakasanaan tugas pokok Angkatan Darat.

 

 

 

APA YANG DIHARAPKAN DARI PROSES TRANSFORMASI INI?

Jumlah dan Komposisi Personel yang Ideal (Right Sizing).

            Dari konsep transformasi terhadap kekuatan/jumlah dan komposisi personel di atas diharapkan tercapai postur Angkatan Darat sesuai yang telah dituangkan dalam Renstra II (2010-2014), Renstra III (2015-2019) dan Renstra IV (2020-2024) dan Minimum Essential Force. Pengembangan personel selama 20 tahun hanya mengisi kekurangan akibat proses pemisahan dan pindah golongan. Sehingga jumlah personel diawal tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2024 dan bahkan sesuai dengan revisi sampai tahun 2029 penambahan personel tidak signifikan atau zero growth. Walaupun ada pembentukan satuan baru, namun tidak menambah jumlah personel, karena disatu sisi ada perampingan organisasi menuju organisasi yang Right Sizing. Transformasi diharapkan dapat menyelesaikan masalah ketidakseimbangan antara kondisi ideal dengan kondisi nyata kebutuhan personel di strata atau jenjang kepangkatan tertentu yang dilakukan melalui konsistensi penataan jumlah personel dihadapkan kebutuhan pembangunan kekuatan personel pada periode tertentu dengan tetap memedomani pembangunan kekuatan personel yang diharapkan pada posisi Zero Growth.

            Disisi lain, proses transformasi diharapkan dapat menyelesaikan masalah dampak dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tanggal 16 Oktober 2004 yang memperpanjang usia pensiun untuk Perwira dari 55 tahun menjadi 58 tahun, Bintara dan Tamtama dari 48 tahun menjadi 53 tahun selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2005 s.d 2010) lalu masih berdampak sampai dengan saat ini menyebabkan terhambatnya proses regenerasi yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan komposisi personel, juga adanya kebijakan pemerintah tentang pembangunan kekuatan pokok minimum dihadapkan kepada ketersediaan anggaran yang diprioritaskan untuk pengembangan Alut/Alutsista Pembangunan Kekuatan personel pada Renstra II, III dan IV diharapkan pada posisi zero growth.

            Tertatanya jumlah personel menuju Zero Growth of Personel (ZGP) dan tercapainya penataan komposisi personel yang mengawaki organisasi dan pengembangan organisasi yang ideal dalam mengawaki organisasi melalui proses penilaian dan perhitungan beban kerja terhadap organisasi Angkatan Darat maupun jabatan yang ada, sehingga diperoleh TOP/DSP yang ideal, profesional dan efektif. Dengan diketahui beban kerjanya suatu organisasi dan jabatan yang ada didalamnya, maka dapat ditentukan personel pengawakannya, dapat ditentukan jumlah personel yang harus ada dalam unit organisasi tersebut, serta kedepan dapat pula digunakan sebagai konsep penentuan besaran pemberian tunjangan kinerja personel.

 

TERTATANYA SISTEM MANAJEMEN PERSONEL.

            Dari konsep transformasi penataan terhadap manajemen personel prajurit di atas, outcome yang diharapkan adalah: Pertama, dari penataan sistem rekruitmen personel adalah terbangunnya sistem rekruitmen  personel Angkatan Darat yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi dan terwujudnya jati diri prajurit Angkatan Darat sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional serta diperolehnya personel baru maupun yang sedang berkarier memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan. Kedua, hasil yang diharapkan dari analisa jabatan adalah tersusunnya uraian kegiatan pada setiap jabatan yang terdapat pada Satker/Unit Kerja di lingkungan Angkatan Darat dan analisa beban kerja organisasi maupun jabatan untuk menentukan jumlah personel yang ideal dalam mengawaki organisasi sesuai tugas dan fungsinya. Ketiga, hasil yang diharapkan dari evaluasi jabatan adalah tersedianya peringkat jabatan sesuai grading di lingkungan Angkatan Darat dan meningkatnya pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja yang harus diemban personel dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta terukurnya pemberian tunjangan kinerja sesuai beban kerja masing-masing. Keempat, hasil yang diharapkan dari penyusunan standard kompetensi jabatan adalah tersusunnya dokumen standard kompetensi jabatan di lingkungan Angkatan Darat yang terintegrasi, terwujudnya profil kompetensi jabatan di dalam organisasi dan tersedianya informasi secara komprehensif dan akurat. Kelima, hasil yang diharapkan dari assesment individu adalah tersedianya informasi secara komprehensif dan akurat profil kompetensi individu dan terwujudnya profil kompetensi yang valid dan terintegrasi di lingkungan Angkatan Darat untuk masing-masing jabatan di dalam organisasi. Terselenggaranya kenaikan pangkat, penempatan jabatan berdasarkan evaluasi terhadap kinerja individu dan kinerja unit kerja berdasarkan data assesment kompetensi jabatan personel Pamen Angkatan Darat. Pengacaraan personel berdasarkan hasil data pemetaan kualifikasi dan klasifikasi personel hasil assesment kompetensi yang diselenggarakan secara transparan dan obyektif. Terselenggaranya penempatan personel dalam pangkat dan jabatan sesuai SOP tentang assesment individu berdasarkan kompetensi untuk seluruh jabatan di lingkungan Angkatan Darat. Keenam, hasil yang diharapkan dari penerapan sistem penilaian kinerja individu adalah tersedianya indikator kinerja individu yang terukur dan akuntabel dan terwujudnya sistem pengukuran kinerja individu yang obyektif, transparan dan akuntabel. Ketujuh, hasil yang diharapkan dari membangun/ memperkuat database personel adalah tersedianya data personel Angkatan Darat yang mutakhir dan akurat dan berjalannya sistem informasi personel yang akurat, transparan dan akuntabel. Kedelapan, hasil yang diharapkan dari pengembangan pendidikan dan pelatihan personel berbasis kompetensi adalah berjalannya sistem pendidikan dan pelatihan personel yang mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki seorang personel dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan.

 

PENUTUP.

            Dilandasi oleh keinginan dan kebutuhan dampak dari perubahan lingkungan budaya, sosial, ekonomi dan politik di era globalisasi ini, mau tidak mau Angkatan Darat harus mentransformasi diri untuk tetap konsekuen dalam membangun profesionalisme khususnya dengan melaksanakan transformasi dibidang personel. Kedaulatan suatu negara akan terancam jika tidak memiliki militer yang kuat. Jika Angkatan Darat tidak segera melakukan transformasi menjadi Angkatan Darat yang profesional dalam arti yang sebenarnya, maka taruhannya adalah kedaulatan negara.

            Dalam rangka membangun profesionalisme Angkatan Darat, suka tidak suka transformasi, reformasi dan modernisasi kekuatan Angkatan Darat merupakan bagian terpenting yang tidak dapat terpisahkan dalam proses ini. Saat ini transformasi dan modernisasi Angkatan Darat masih jauh dari yang kita harapkan. Faktor penghambat hal itu merentang dari konteks lingkungan strategis dan kepentingan nasional Indonesia, hingga perkembangan doktrin militer serta konsistensi antusiasme para petinggi negeri ini (political will). Konsepsi transformasi dan modernisasi kekuatan Angkatan Darat harus dimulai dari sekarang. Karena keberhasilan tugas Angkatan Darat dalam konteks ini sangat ditentukan oleh proses transformasi yang dilakukan oleh Angkatan Darat.

            Sejalan dilakukannya transformasi Alutsista diperlukan pula transformasi prajurit/personel yang menggunakan atau mengawakinya. Transformasi Angkatan Darat harus dimulai dari transformasi personel/prajurit atau sumber daya manusianya, terutama level manajerial. Personel merupakan kunci transformasi. Tanpa penyiapan personel yang sesuai dengan kebutuhan transformasi, maka transformasi Angkatan Darat tidak akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Substansi pada aspek personel adalah  The man behind the gun dan the right man on the right place. Prajurit dan senjata ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kekuatan daya tempur prajurit bergantung pada persenjataan yang dimiliki. Sementara penggunaan senjata bergantung pada prajurit yang ada di belakangnya.


Berita Lain :