Pencarian  
adminwebTuesday, 19 March 2013 08:10 Karya Tulis

Perubahan Pola Pembinaan Latihan TNI AD Dihadapkan Kepada Tantangan Tugas Masa Kini Dan Masa Depan

 

Perubahan Pola Pembinaan Latihan TNI AD Dihadapkan Kepada Tantangan Tugas Masa Kini Dan Masa Depan

                                                                

Oleh Brigjen TNI Dody Usodo Hargo. S, S.IP., MM.

Kepala Biro Persidangan dan Humas Setjen Wantannas

  PENDAHULUAN.

   Diamanatkan dalam Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pada pasal 7 ayat (1)  menjelaskan Tugas Pokok TNI yang selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan pula bahwa untuk melakukan tugas pokok tersebut dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang terdiri dari 14 (empat belas) tugas. Sebagai kekuatan bala darat TNI AD melaksanakan tugas sesuai dengan yang diamanatkan pada pasal 8 tentang tugas TNI AD, selanjutnya untuk menjawab tugas yang dipertanggungjawabkan kepada TNI AD, maka perlu disiapkan melalui suatu pembinaan agar TNI AD mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan proporsional. Ada 2 (dua) pola operasi yang harus dipersiapkan oleh TNI AD sebagai kekuatan bala darat, yaitu pola OMP yang diwujudkan melalui konsep pertahanan pulau-pulau besar dan rangkaian pulau-pulau kecil (kompartemen strategis pertahanan darat) dalam rangka menghadapi ancaman agresi militer dari luar, dan pola OMSP sebagai upaya menghadapi berbagai bentuk ancaman gangguan terhadap stabilitas keamanan nasional serta tugas-tugas bantuan.

 Untuk menjamin keberhasilan pada setiap operasi yang melibatkan TNI AD, maka sistem pembinaan latihan menjadi salah satu kunci penentu kesiapan satuan dalam menghadapi tugas. Kata-kata bijak yang sering diucapkan dalam latihan adalah “apa tugas yang akan dihadapi, maka itulah yang dilatihkan”, atau dapat juga dimaknai bahwa rencana penggunaan menjadi dasar rencana pembinaan. Dengan demikian pembinaan latihan harus disesuaikan dengan ancaman atau kontijensi yang akan dihadapi. Kondisi saat ini tentunya berbeda dengan kondisi waktu yang lalu, demikian pula dengan ancaman yang akan dihadapi tentunya berbeda dengan ancaman masa lalu, baik kemungkinan ancaman faktual maupun ancaman potensial. Fenomena yang berkembang saat ini bahwa bentuk peperangan sudah memasuki era generasi keempat yang bersifat nonlinier dan asimetris dengan menggunakan segala sumber daya yang ada untuk melumpuhkan musuh. Jadi bentuk peperangan generasi keempat bukan semata-mata untuk menghancurkan kekuatan militer pemerintah, tetapi juga sebagai sarana untuk menunjukkan eksistensi perjuangan kelompok anti pemerintah, sehingga akan mendapat pengakuan dari masyarakat Internasional.

 Untuk menghadapi dan mengantisipasi pola-pola perlawanan peperangan generasi keempat tersebut, maka TNI AD perlu menyiapkan kemampuan personel, disamping Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) yang modern dan gelar satuan secara prioritas dan proporsional. Ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh TNI AD dalam menyiapkan kekuatannya, diantaranya adalah sistem pembinaan latihan yang bersifat baku hanya berpedoman kepada siklus latihan tahunan; keterbatasan dukungan anggaran; keterbatasan areal medan latihan; dan skenario latihan belum sesuai dengan kemungkinan ancaman yang akan dihadapi. Dengan demikian, maka setiap unsur pimpinan di satuan dituntut untuk mampu berinovasi dan berkreatifitas dalam meningkatkan kualitas satuan dan profesionalitas prajuritnya dalam menghadapi tantangan tugas masa kini dan masa yang akan datang tanpa meninggalkan program latihan yang sudah digariskan oleh pimpinan TNI AD.

 Setiap Komandan Satuan TNI AD bertanggungjawab untuk menjamin pembinaan latihan agar dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang meliputi sasaran, prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan latihan, pengelompokan latihan, standard kemampuan dan metode pencapaiannya serta ketentuan administrasi. Sampai dengan saat ini program  latihan yang dikembangkan masih mengacu kepada siklus pembinaan latihan TNI AD, belum terlihat adanya inovasi dan kreatifitas dari unsur pimpinan di satuan dalam pengembangan pembinaan latihan, sehingga kesannya hanya menyelesaikan tanggung jawab sesuai dengan program yang bersifat rutin dan memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran semata, tetapi tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam peningkatan kualitas satuan maupun profesionalitas prajuritnya bila dihadapkan kepada tantangan tugas yang akan dihadapi pada masa kini dan masa yang akan datang. Orientasi program latihan TNI AD puncaknya diakhiri dengan latihan antar kecabangan dengan titik berat pola OMP, latihan puncak tersebut belum dilaksanakan secara terpadu dengan tugas-tugas OMSP yang relevan. Latihan puncak tersebut lebih tepat apabila dihadapkan kepada realitas kemungkinan ancaman yang akan dihadapi, baik kekuatan militer maupun nonmiliter dan hindari model-model latihan yang dikorbankan hanya untuk kepentingan protokoler peninjauan latihan oleh unsur pimpinan dan tamu undangan, sehingga mengorbankan realisme latihan itu sendiri. Karena sesungguhnya dalam latihan puncak (latihan terpadu seluruh kesenjaataan, kecabangan dan fungsi TNI AD) sudah menggunakan metode geladi lapangan, sehingga mekanisme dan kualitas latihan ditentukan melalui pengendalian, perwasitan dan penilaian yang selanjutnya dievaluasi melalui kaji ulang (wash up).

 Dari latar belakang persoalan-persoalan tersebut diatas maka dapat ditarik rumusan masalahnya adalah sebagai berikut “bagaimana merubah pola pembinaan latihan TNI AD untuk menjawab tantangan tugas masa kini dan masa depan ?” Pembahasannya dibatasi pada perubahan kebiasaan latihan yang berlaku di lingkungan satuan TNI AD guna menjawab tantangan tugas masa kini dan masa yang akan datang. Pemikiran ini dapat menjadi salah satu saran dan alternatif yang dapat digunakan oleh unsur pimpinan TNI AD dalam melakukan perubahan-perubahan guna meningkatkan kualitas satuan dan profesionalitas prajurit seiring dengan pencapaian sasaran rencana strategis III (2020-2024), yaitu terbangunnya postur pertahanan negara yang ideal untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal/ Minimum Essential Force (MEF).

 

TRANSFORMASI PEMBINAAN LATIHAN.

Persoalan dan solusinya.

Sistem pembinaan latihan yang bersifat baku dan hanya berpedoman kepada siklus latihan tahunan. Para Komandan Satuan kurang mampu untuk mengembangkan inisiatif dan variasi dalam pembinaan latihan disatuannya, sehingga kesannya hanya menunggu program latihan sesuai jadwal dari komando atas. Para Komandan satuan kurang memiliki keberanian untuk mengembangkan inisiatif kreatifitasnya. Selama apa yang dilakukan tidak menyimpang dari program yang digariskan oleh komando atas, maka seharusnya para Komandan Satuan mencari cara-cara lain disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas satuan dan profesionalitas prajuritnya. Kecenderungan membiarkan anak buah menganggur tanpa adanya kegiatan masih menjadi gambaran umum yang terjadi hampir di seluruh satuan administrasi maupun satuan operasional di seluruh kesenjataan, kecabangan dan fungsi.

 Keterbatasan dukungan anggaran. Alokasi ketersediaan anggaran pembinaan latihan berlaku sama untuk seluruh satuan pada kesenjataan, kecabangan dan fungsi di lingkungan TNI AD. Bila dihadapkan kepada penyebaran gelar satuan dan kondisi daerah akan sangat berpengaruh terhadap perbedaan biaya yang akan digunakan oleh masing-masing satuan, sehingga sangat berpengaruh terhadap pencapaian kualitas sasaran latihan yang diharapkan. Kondisi ini menjadi alasan klasik bagi setiap Komandan Satuan. Untuk menyiasati hal tersebut perlu adanya pemikiran dari unsur pimpinan sebagai penentu kebijakan agar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran mempertimbangkan tingkat kesulitan dan kondisi geografis dislokasi satuan. Walaupun hal tersebut tidak harus menjadi skala prioritas tetapi perlu menjadi pertimbangan pimpinan. Untuk mengatasi hal tersebut para Komandan Satuan bisa melakukan inovasi dan kreatifitas dengan memaksimalkan anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan pencapaian sasaran latihan secara kuantitas dan kualitas, dan mengurangi penggunaan anggaran untuk hal-hal yang bersifat protokoler.

 Keterbatasan areal medan latihan. Belum terpadunya kebijakan pemerintah daerah dalam menata Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan (RUTR Wilhan) mengakibatkan semakin sulitnya satuan di daerah dalam mencari dan menggunakan daerah latihan, khususnya pada tahap latihan drill tempur dan gladi lapangan. Disadari bahwa seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah maka pertimbangan dan saran dari Komando Kewilayahan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan (RUTR Wilhan) untuk kepentingan Pertahanan (Operasi dan Latihan) kurang mendapat respon positip dari Pemerintah Daerah. Untuk menyiasati hal tersebut maka diperlukan suatu upaya dari unsur pimpinan di daerah (Kodam dan Korem) untuk melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah setempat tentang kebutuhan daerah latihan dan konsep penataan ruang wilayah pertahanan, karena pada dasarnya pertahanan menjadi aspek yang tidak diotonomikan, sehingga keterpaduan antara RTRW Daerah dan RUTR Wilhan menjadi penting dalam rangka memenuhi kebutuhan areal latihan yang aman dan tata ruang wilayah pertahanan yang dipersiapkan untuk menata pertahanan negara di daerah.

 Skenario latihan belum sesuai dengan kemungkinan ancaman yang akan dihadapi. Dalam menyusun skenario latihan masih diperanggapkan kepada kondisi yang bersifat normatif dan monoton, sehingga menjadi suatu kegiatan yang mudah dihafalkan dan bersifat rutin bagi prajurit. Kondisi ini tentunya akan membelenggu unsur pimpinan disatuan dalam mengembangkan cara berpikir dan bertindak apabila dihadapkan kepada tantangan dalam menghadapi kondisi yang sesungguhnya. Untuk menyusun skenario latihan sesuai dengan realita tugas yang akan dihadapi, maka diperlukan keterlibatan unsur-unsur komponen pertahanan negara lainnya (akademisi, praktisi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan komponen lainnya sesuai kebutuhan). Upaya ini diperlukan sehingga, skenario latihan menjadi suatu pra anggapan yang bersifat komprehensif terhadap kebutuhan latihan yang diperlukan dihadapkan kondisi nyata yang diperlukan, bukan menjadi pembenaran secara sepihak dari unsur satuan TNI AD semata.

 

Perubahan yang perlu dilakukan.

 Berorientasi terhadap penggunaan. Mengacu kepada pentahapan latihan yang berlaku di TNI AD, yaitu latihan dilaksanakan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut dimulai dari tingkat latihan perorangan dasar secara teknis sampai tingkat latihan satuan antar Angkatan (latihan gabungan) secara taktis. Pentahapan tersebut masih relevan untuk dipedomani dalam rangka meningkatkan kualitas satuan dan profesionalitas prajurit TNI AD pada kesenjataan, kecabangan dan fungsi masing-masing disesuaikan dengan penggunaannya. Bukan menjadi rahasia bagi unsur pimpinan bahwa latihan yang dilaksanakan oleh unsur satuan TNI AD belum menjamin pencapaian sasaran secara kualitas dan kuantitas, dapat dibuktikan melalui uji petik secara perorangan dan unit satuan utuh. Maka untuk mencapai sasaran secara kualitas dan kuantitas hendaknya tahapan-tahapan latihan harus dilaksanakan oleh seluruh prajurit sesuai dengan kebutuhan tugas yang akan dihadapi. Artinya harus ada perubahan yang mendasar bahwa pentahapan latihan tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kualifikasi satuan yang dilatih dan tujuan penggunaannya. Sedangkan pencapaian sasaran kuantitas harus melibatkan seluruh prajurit yang ada dalam organisasi dalam satuan, artinya latihan diikuti oleh seluruh prajurit.

Mencapai totalitas daya tempur. Ditinjau dari macam latihan maka TNI AD mengenal tiga macam latihan, yaitu latihan menurut kemampuan yang ingin dicapai (latihan teknis dan latihan taktis); menurut pesertanya (latihan tanpa pasukan dan latihan dengan pasukan); dan menurut tempatnya (medan simulasi dan daerah latihan sebenarnya). Apakah tiga macam latihan yang diterapkan tersebut sudah dilaksanakan secara berimbang antara komponen fisik dan nonfisik. Untuk memperoleh integritas komponen fisik dan non fisik sebagai totalitas daya tempur tentunya tidak hanya semata-mata berpedoman kepada tiga macam latihan itu saja. Tetapi dilaksanakan melalui proses pendidikan, pelatihan dan pengalaman tugas secara berimbang agar menghasilkan kehandalan interaksi unsur manusia dan Alutsista yang digunakan, sehingga tercapai keterpaduan  kualitas satuan dan profesionalitas prajurit TNI AD dalam menghadapi tugas-tugas pertempuran darat dan tugas-tugas bantuan.

 Standardisasi. Latihan  perorangan dan latihan satuan yang dilaksanakan oleh TNI AD bertujuan untuk memperoleh kemampuan sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya masing-masing. Maka perlu dipertanyakan apakah yang dilaksanakan selama ini secara kualitas sudah memiliki standard yang sama di seluruh jajaran TNI AD. Karena pada dasarnya setiap satuan dituntut memiliki kualitas yang sama sesuai dengan kesenjataan dan kecabangannya. Kenyataan yang ada tidak demikian, sebagai contoh dari kualitas kemahiran menembak senjata ringan (pistol dan senapan), maka prajurit Kopassus, Kostrad dan Raider memiliki kemampuan dan kemahiran yang selalu berada diatas kemampuan rata-rata prajurit dari satuan kewilayahan. Hal ini mengindikasikan telah terjadi kesalahan dalam penerapan pembinaan latihan dalam materi latihan yang sama. Untuk mencapai kualitas satuan dan profesionalitas prajurit harus memiliki standard yang berlaku sama, maka untuk mencapai standard tersebut hendaknya latihan dilaksanakan secara paralel terhadap satuan dan prajurit melalui siklus pendidikan, latihan dan berbagai macam penugasan sesuai dengan prinsip apa yang dilaksanakan dalam penugasan itulah yang dilatihkan dan apa yang dilatihkan itulah yang diajarkan dalam pendidikan, tentunya tetap berpedoman kepada doktrin TNI AD. Dengan demikian latihan yang berlaku sama pada setiap kesenjataan, kecabangan dan fungsi dapat dilaksanakan secara terukur hasilnya, kecuali untuk kualifikasi khusus yang hanya dimiliki oleh satuan-satuan khusus seperti Kopassus, Satuan Lintas Udara dan Satuan Raider.

Realistis. Dihadapkan kepada kemungkinan ancaman masa kini dan masa yang akan datang maka latihanpun disesuaikan dalam rangka penggunaan untuk mengantisipasi dan mengatasi kemungkinan ancaman tersebut. Penyesuaiannya tidak hanya sebatas pada realisme latihan semata tetapi juga terhadap medan latihan dan penggunaan Alutsita yang dipersiapkan. Karena sampai dengan saat ini terkesan penyesuaian realisme latihan semata-mata hanya penyesuaian pada skenario latihan, sedangkan daerah/medan latihan masih terabaikan. Untuk memberikan gambaran yang realistis kepada prajurit maka harus ada keberanian dengan membuat suatu terobosan melalui perubahan menata medan latihan disesuaikan dengan ancaman dan skenario yang dipersiapkan. Sebagai contoh, apabila skenario yang diperanggapkan adalah daerah perbatasan dengan negara tetangga, maka pada latihan puncak TNI AD yang diselenggarakan secara terpadu dengan menggunakan metode gladi lapangan seyogyanya latihan dilaksanakan pada daerah perbatasan. Resikonya akan menambah anggaran latihan, tetapi memberikan gambaran yang realistis terhadap prajurit. 

 

KONSEP TRANSFORMASI PEMBINAAN LATIHAN.

 Revitalisasi. Prinsip-prinsip latihan merupakan alat kendali yang harus dipedomani dalam penyelenggaraan latihan, tetapi apakah prinsip-prinsip latihan tersebut sudah dilaksanakan secara bertanggungjawab oleh seluruh unsur pimpinan disatuan jajaran TNI AD?, maka perlu dievaluasi dan ditinjau ulang. Ada yang sudah memedomaninya tetapi ada juga yang belum memedomani karena ketidaktahuannya. Disadari ataupun tidak oleh para unsur pimpinan, tetapi harus diakui bahwa belum seluruh unsur pimpinan mampu menanamkan kepada diri setiap prajurit bahwa latihan merupakan suatu kebutuhan utama yang diperlukan oleh prajurit dalam meningkatkan dan memelihara profesionalitasnya sesuai dengan pangkat dan jabatan serta tugas dan tanggungjawabnya dalam kesenjataan, kecabangan dan fungsi. Untuk melakukan pembenahan agar pembinaan latihan dilaksanakan secara benar dan bertanggungjawab dengan memedomani prinsip-prinsip latihan yang berlaku di lingkungan TNI AD perlu dilakukan perubahan secara mendasar. Revitalisasi merupakan salah satu alternatif jawaban yang perlu dilakukan agar latihan dapat dilaksanakan secara benar dan tidak terkesan hanya sekadar menyelesaikan program dan mengejar penyerapan anggaran semata, tetapi mengabaikan output yang dicapai dari pelaksanaan latihan itu sendiri.

 Untuk menata pembinaan latihan agar mencapai hasil latihan yang diharapkan, maka Revitalisasi dilakukan dibidang sumber daya manusia, perkembangan teknologi dan perubahan mendasar dalam latihan.

 Revitalisasi dilakukan dibidang Sumber Daya Manusia yang meliputi Pertama, unsur pimpinan. Selektifitas melalui uji kompetensi terhadap unsur pimpinan disatuan-satuan operasional maupun administrasi secara jujur dan transparan sesuai dengan kredibilitas, kualitas dan loyalitas terhadap TNI AD sesuai dengan tingkatannya. Kedua, Unsur Prajurit. Untuk menentukan penempatan awal prajurit dalam korps kesenjataan, kecabangan dan fungsi harus dilaksanakan secara konsekuen sesuai dengan hasil psikotes dan kualitas hasil seleksi bidang lainnya. Ketiga, Unsur Jabatan. Dengan menggunakan prinsip-prinsip personalia, maka tempatkanlah prajurit pada jabatan yang sesuai dan tepat (the right man and the right place), sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menempatkan perwira dalam jabatan yang membidangi operasi dan latihan.

 Revitalisasi dilakukan dibidang perkembangan teknologi meliputi Pertama, Alutsista. Peremajaan Alutsista TNI AD menjadi suatu tuntutan yang harus dipenuhi, karena penyesuaian Alutsista dalam pelaksanaan latihan dihadapkan kepada era teknologi yang sedang berkembang pada saat ini dan masa yang akan datang sangat ditentukan pula oleh teknologi Alutsista yang digunakan dalam latihan tersebut. Jadi modernisasi Alutsista akan sangat memengaruhi realisme latihan dan kualitas dari hasil latihan. Modernisasi Alutsista menuntut kemahiran prajurit TNI AD dalam mengoperasionalkannya, sehingga mampu mengantisipasi ancaman nonlinier dan asimetris, karena ancaman tidak hanya merupakan kekuatan musuh secara fisik semata. Kedua, Cyber War. Prajurit TNI AD tidak hanya mengenal teknik dan taktik bertempur dilapangan yang bersifat konvensional, tetapi juga mengenal teknik perang teknologi, informasi dan komunikasi, sesuai dengan bidang tugasnya maka menjadi suatu keniscayaan perang teknologi/dunia maya (cyber war) menjadi ancaman yang dapat merusak sistem jaringan komunikasi pertahanan negara. Dengan demikian TNI AD memerlukan sarana, prasarana dan fasilitas khusus untuk melakukan pendidikan dan latihan perang teknologi, informasi dan komunikasi.

 Revitalisasi dilakukan dibidang perubahan mendasar dalam latihan meliputi Pertama, materi latihan. Latihan hendaknya berorientasi kepada penggunaan satuan dalam tugas-tugas yang akan dihadapi. TNI AD dapat melakukan perubahan yang mendasar terhadap materi-materi latihan yang masih diterapkan sampai dengan saat ini. Pertimbangan lainnya bahwa taktik-taktik perang konvensional hanya merupakan kemampuan dasar yang dimiliki oleh satuan dalam rangka mendukung operasi-operasi yang lebih bersifat nonlinier. Dengan demikian pengetahuan dan teknik dasar bertempur konvensional yang masih diberlakukan dalam pendidikan dasar TNI AD merupakan bekal pengetahuan sebagai pengenalan saja. Sedangkan materi latihan pada tahap lanjutan lebih diarahkan kepada penggunaan sesuai dengan tugas-tugas TNI AD yang telah diamanatkan dalam undang-undang, baik dalam tugas pertempuran maupun tugas-tugas bantuan. Kedua, waktu latihan. Perimbangan waktu latihan dengan waktu penggunaan akan sangat memengaruhi kesiapan satuan untuk digunakan dalam tugas. Perlu dilakukan perencanaan guna menata ulang siklus waktu latihan, waktu penggunaan dan waktu konsolidasi agar dapat mewadahi perimbangan waktu latihan dengan waktu penugasan. Pada kondisi saat ini satuan-satuan TNI AD hanya terlibat dalam tugas-tugas pengamanan perbatasan, tugas-tugas bantuan (penanggulangan bencana alam, mengatasi teroris, mengatasi gerakan sparatis, dan tugas bantuan lainnya yang bersifat sosial dan kemanusiaan), serta tugas perdamaian dunia. Sehingga waktu latihan menjadi prioritas untuk lebih ditingkatkan karena materi latihan yang digunakan dalam latihan akan menjadi lebih banyak. Ketiga, anggaran latihan. TNI AD telah mengalokasikan anggaran latihan yang cukup memadai, penggunaan anggaran latihan tersebut semaksimal mungkin dapat digunakan untuk biaya operasional latihan. Namun demikian anggaran latihan yang dialokasikan kesatuan-satuan jajaran TNI AD disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh satuan tersebut (dislokasi, penyebaran satuan dan kondisi geografi). Efisiensi penggunaan biaya latihan hanya untuk kepentingan dukungan operasi latihan secara murni dan bukan untuk keperluan administrasi lainnya diluar kebutuhan latihan.

 Daerah Latihan. Daerah latihan merupakan fasilitas dan infrastuktur pendukung yang sangat menentukan realisme dan pencapaian kualitas hasil latihan, karena daerah latihan tentunya bisa memberikan gambaran tentang tugas-tugas yang akan dihadapi sesuai dengan penggunaannya. Daerah latihan di pangkalan, baik untuk latihan perorangan maupun dalam hubungan satuan hanya terbatas pada latihan-latihan teknis sampai dengan drill taktis. Untuk latihan-latihan lanjutan dengan metode drill tempur menggunakan daerah latihan di sekitar pangkalan atau daerah yang cukup jauh dari pangkalan karena terbatasnya daerah aman yang dapat digunaan untuk latihan. Sehingga diperlukan daerah latihan yang bersifat permanen, untuk memeroleh daerah latihan tersebut tentunya dilakukan melalui upaya koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Agar daerah latihan dapat digunakan secara permanen diperlukan kerjasama yang memiliki legalitas hukum, sehingga apabila terjadi pergantian kepemimpinan di daerah, maka perjanjian kerjasama tersebut masih tetap berlaku. Diperlukan adanya perubahan dalam menentukan daerah latihan untuk menjawab kemungkinan ancaman dan modernisasi Alutsista dalam penggunaannya. Seperti daerah latihan yang disiapkan oleh Mabes TNI untuk pelatihan dan pembekalan Pasukan Perdamaian Dunia di Bukit Sentul Bogor Jawa Barat. Demikian pula hendaknya dengan TNI AD melakukan perubahan orientasi penggunaan satuan melalui penyiapan daerah latihan, seperti latihan pengamanan perbatasan, latihan tugas-tugas bantuan, latihan mengatasi aksi terorisme, dan lain-lain.

 Pentahapan perubahan. Mengacu kepada Rencana Strategi Pertahanan Negara (Renstra Hanneg), maka secara bertahap TNI AD perlu melakukan perubahan pola latihan yang berorientasi kepada kemungkinan ancaman dan era peperangan yang berlaku secara umum pada era kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi (peperangan generasi keempat). Pentahapan dilaksanakan dalam 3 tahap disesuaikan dengan Renstrahan, meliputi:

 Pertama, Tahap I (sampai dengan akhir tahun 2014) revisi Doktrin TNI AD khususnya bidang organisasi dan bidang latihan sudah dapat diterapkan keseluruh kesenjataan, kecabangan dan fungsi diseluruh satuan jajaran TNI AD. Penataan organisasi satuan-satuan operasional sudah terpenuhi sesuai dengan TOP, sehingga latihan tidak dikorbankan oleh permasalahan organisasi. Untuk bidang latihan, revisi sistem pembinaan latihan disesuaikan dengan kebutuhan yang akan digunakan, sehingga tidak terjebak dalam latihan-latihan yang masih berorientasi kepada perang konvensional dan selalu beranggapan bahwa ancaman akan selalu datang dari luar dengan kekuatan militernya. Kedua, Tahap II (2015-2019), secara simultan TNI AD melakukan penataan daerah latihan yang memiliki kekuatan hukum secara legal formal (memiliki dasar hukum yang tetap), sehingga daerah latihan tersebut secara permanen menjadi daerah latihan TNI AD. Penataan daerah latihan tersebut berlaku diseluruh wilayah dan dimaksimalkan penggunaannya sebagai daerah latihan TNI AD. Ketiga, Tahap III (tahun 2020-2024), pada tahap ini peremajaan dan modernisasi Alutsista TNI AD sudah memenuhi kebutuhan pokok minimum (Minimum Essential Force). Peremajaan dan modernisasi Alutsista sangat memengaruhi realisme latihan, karena skenario latihan akan berpengaruh dengan Alutsista yang dimiliki oleh TNI AD secara logis. Sangat tidak mungkin bila Alutsista yang dimiliki oleh TNI AD memiliki kualitas dibawah Alutsista kekuatan ancaman yang diperanggapkan dalam latihan.

 

LEMBAGA YANG DIPERLUKAN DALAM TRANSFORMASI.

 Pertama, Komando Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI AD. Untuk melakukan perubahan sistem pembinaan latihan, maka Kodiklat TNI AD merupakan lembaga yang memiliki kompetensi dalam menata perubahan tersebut melalui kelompok kerja (Pokja). Organisasi Kodiklat TNI AD memiliki unsur-unsur staf direktur yang membidangi Doktrin, Pendidikan dan Latihan. Dengan demikian, untuk mengkaji perubahan sistem pembinaan latihan perlu dilandasi dengan doktrin dan pendidikan. Penerapan perubahan tersebut diawali dari pusat Kesenjataan, Kecabangan dan Fungsi dibawah supervisi Kodiklat TNI AD.

Kedua, Akademi Militer (Akmil). Sebagai lembaga pendidikan Perwira Pertama TNI AD, maka Akmil tidak membelenggu pengetahuan para Taruna dengan materi-materi latihan dasar militer yang bersifat konvensional, tetapi lebih berorientasi kepada materi-materi latihan teknik dan taktik militer yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi. Dengan demikian para Perwira Pertama TNI AD yang dilahirkan dari pendidikan Akmil memiliki wawasan pengetahuan yang berimbang antara teknik dan taktik militer berbasis teknologi, informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi TNI AD. Ketiga, Resimen Induk Kodam (Rindam). Sebagai unsur pelaksana pendidikan dan latihan ditingkat Kodam, maka Rindam menjadi ujung tombak TNI AD untuk menerapkan perubahan-perubahan sistem pembinaan latihan dalam pendidikan pertama tingkat Bintara dan Tamtama, sehingga SDM prajurit TNI AD disamping memiliki kemampuan dasar teknik dan taktik militer dasar juga memiliki kemampuan dasar berbasis pengetahuan dibidang teknologi, informasi dan komunikasi alat utama sistem persenjataan yang dimiliki oleh TNI AD.

 

PENUTUP.

 Kemajuan dan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi merupakan suatu tuntutan yang harus dijawab melalui suatu perubahan. Demikian pula halnya dengan TNI AD, sebagai kekuatan bala darat dalam sistem pertahanan negara perlu melakukan perubahan dan penyempurnaan Doktrin untuk mengikuti kemajuan dan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi tersebut. Kemajuan dan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi telah merubah bentuk ancaman yang akan dihadapi, baik faktual maupun potensial. Maka telah terjadi pergeseran generasi peperangan, dari era peperangan generasi ketiga (konvensional) menjadi peperangan generasi keempat (nonlinier/asimetris). Diantara perubahan yang harus dilakukan oleh TNI AD adalah perubahan bidang pembinaan latihan. Perubahan mengarah kepada penggunaan sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan ancaman yang akan dihadapi. Keberanian untuk berubah harus dilakukan mulai sekarang, diantaranya adalah mengubah siklus latihan, mengubah skenario latihan, mengubah pola latihan, menata daerah latihan, modernisasi Alutsista dalam latihan, dan perubahan lainnya yang berhubungan dengan peningkatan kualitas satuan dan profesionalitas prajurit.

Untuk merealisasikan konsep transformasi (perubahan) tersebut, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, mempercepat penyelesaian revisi Doktrin TNI AD KEP dan penerapannya sebagai pedoman dasar pembinaan TNI AD. Kedua, membentuk kelompok kerja untuk melakukan revisi terhadap sistem pembinaan latihan TNI AD. Ketiga, Menempatkan SDM dalam jabatan bidang operasi dan latihan melalui seleksi kompetensi jabatan, pendidikan dan tes psikologi. Keempat, menata kembali daerah latihan di tingkat pusat dan daerah yang memiliki kekuatan hukum tetap (legal formal) sebagai daerah latihan. Kelima, merumuskan kembali standardisasi pencapaian sasaran kualitas hasil latihan, dan standardisasi kelulusan bagi personel dalam Uji Terampil dan Uji Jabatan serta Uji Kesiapan Satuan. Keenam, skenario latihan disesuaikan dengan keadaan dan ancaman terkini yang mungkin akan dihadapi dalam penggunaan kekuatan TNI AD. Ketujuh, mempercepat modernisasi Alutsista TNI AD untuk memberikan gambaran secara realistis perimbangan Alutsista dengan bakal calon lawan dalam skenario latihan.

Demikian penulisan tentang perubahan pola pembinaan latihan TNI AD dihadapkan kepada tantangan tugas masa kini dan masa depan. Semoga bermanfaat untuk menjadi pemikiran seluruh unsur pimpinan TNI AD, sehingga dapat membawa perubahan dalam pola pembinaan di jajaran TNI AD khususnya pembinaan latihan.


Berita Lain :